merdekanews.co
Selasa, 12 Januari 2021 - 14:11 WIB

Menteri LHK Perkuat Koordinasi Tangani Rehabilitasi Mangrove

Aziz - merdekanews.co
Rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Mangrove Nasional secara virtual di Senin (11/1)

MERDEKANEWS -Tiga menteri menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Mangrove Nasional secara virtual.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya dan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. 

Mereka akan mempercepat program pemulihan dan perlindungan mangrove di sejumlah wilayah. Dari 637 ribu hektar lahan kritis, sudah direhabilitasi 17 ribu hektar di 2020. Ditargetkan, 620 ribu hektar rehabilitasi mangrove hingga tahun 2024.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian, biasanya di lapangan akan bertambah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional secara virtual, Senin (11/1).

Pada kesempatan tersebut, Siti membeberkan rencana rehabilitasi mangrove yang ditargetkan seluas 620 ha hingga tahun 2024.  Di 2021, seluas 124 ribu hektar (20%). Di 2022, seluas 155 ribu hektar (25%). Di 2023, seluas 155 ribu hektar (25%) dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektar (30%).

Untuk mencapai target tersebut, Dewan Penasehat Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) ini mengatakan, hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun antar strata pemerintahan.

Siti mengungkapkan, dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar. Oleh karena itu, kata Siti, diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerja sama internasional, seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas Kementeri /Lembaga.

Saat ini, ungkap Siti, sudah ada kerja sama KFW Jerman dan KLHK senilai 20 juta Euro, serta sedang  berproses dukungan dari World  Bank melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang masih dalam pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) senilai lebih dari 200 juta USD. 

Upaya percepatan implementasi juga sudah dilakukan. Di antaranya, melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 provinsi seluas 600 ribu hektar, yaitu Sumatera utara, Riau, Kepualau riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantara Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Target 600 ribu hektar ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta Corporate Social Responsibilit (CSR) dunia usaha,” tutur Siti.

Upaya lainnya, yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove seperti kebijakan permukiman dan kebijakan industri, termasuk dana desa.

“Selain itu, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove dan memperbarui ‘One Map Mangrove Nasional,” ujar Siti. 

Siti juga menjelaskan, tentang World Mangrove Centre di Kalimantan Timur bagian Utara, dengan dukungan hibah Jerman, melalui Project Forest Program (FP) VI Protection of Mangrove Forest.

"Melalui agenda-agenda tersebut, upaya sinergis dengan platform multisektor dan multi stakeholders yang akan dikembangkan," kata Siti dalam Rakor tersebut.

Sementara Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana Mega Mangrove Center di banyak lokasi di Pulau Jawa, dengan dukungan dana World Bank. 

Ia berharap dukungan ini bisa membantu percepatan program rehabilitasi mangrove di sejumlah daerah.

Pada rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, manfaat ekosistem mangrove mampu mengurangi 10 – 31 % emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. 

Ia menuturkan, saat ini nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 Gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim.

Selain itu, ekosistem mangrove mampu meningkatkan produktivitas perikanan, kepiting, dan silvofishery. Manfaat lain yaitu ekowisata dan produk turunan seperti dodol, sirup, keripik, dan lain-lain.

Menko Luhut juga mendorong peran masing-masing K/L untuk mencapai sasaran rehabilitasi dan perlindungan mangrove dari segala aspek. Termasuk peran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membina desa ekowisata dan Menteri PPDT yang diharapkan membangun desa mangrove binaan, selain KLHK, KKP, BRGM, Kemenkeu dan Bappenas.

Pemerintah juga terus kerja keras untuk ini, dengan time-table yang harus disusun secara ketat.


  (Aziz )






  • KLHK Membangun Nilai-nilai  Produktif Bagi Bangsa KLHK Membangun Nilai-nilai Produktif Bagi Bangsa Tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan di masa pandemi Covid-19.