Jakarta, MERDEKANEWS -- Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap.
Sambil menunggu izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah dosis vaksin mulai didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin Covid-19 tersebut.
“Yang pertama disuntik nanti saya untuk menunjukkan bahwa vaksinnya aman. Presiden dulu yang disuntik sehingga semua menjadi yakin bahwa vaksinnya ini aman dan halal,” ujarnya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di halaman tengah Istana Merdeka, pada Rabu, 6 Januari 2021.
Kepala Negara sempat menanyakan kepada para penerima bantuan yang hadir soal kesediaan mereka untuk menerima dan mengikuti program vaksinasi gratis ini. Tak satupun dari mereka yang menyatakan menolak mendapatkannya.
“Itu yang benar, karena untuk seluruh Indonesia minimal 70 persen itu harus divaksin. Setelah kita hitung ketemunya 182 juta orang harus divaksin,” tutur Presiden.
Pelaksanaan program vaksinasi massal ini memang diakui Presiden bukan pekerjaan yang mudah. Namun, dengan upaya dan kerja keras, Kepala Negara yakin bahwa pihaknya mampu melakukan ini.
Hal itu berangkat dari keyakinan bahwa pemulihan ekonomi nasional amat bergantung dengan bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini dilakukan. Vaksinasi merupakan jalan utama bagi pengendalian tersebut yang juga akan dilakukan oleh negara-negara lain di seluruh dunia.
“Kita berdoa bersama-sama agar semuanya segera bisa normal kembali. Ekonomi normal dan usaha Bapak atau Ibu kembali normal seperti sebelumnya. Itu kehendak kita semua,” tandasnya. (Anue)
-
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,31 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
-
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut