Galau Pemerintah Hadapi Pandemi, Cerona Meledak Tapi Ekonomi Ambruk?

MERDEKA NEWS - Corona kian masif. Alhasil dampak Corona menyebar kesektor ekonomi hingga menimbulkan jutaan orang kena PHK. 

Di 2021, pemerintah harus segera membangun partisipasi aktif warga dalam rangka membangun upaya preventif dam promotif kesehatan.

Catanan ini diucapkan Kolektif Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan (KPN Rekan) Indonesia, Agung Nugroho dan Adjie Rimbawan dalam siaran pers-nya kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).

"Bisa dikatakan Indonesia galau bahkan gagal dalam melakukan upaya penanggulangan cepat pada fase-fase awal pandemi. Pada saat berbagai negara telah menerapkan penutupan wilayah dan pembatasan sosial sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia memilih untuk mengabaikan ancaman Covid-19," tegas Agung. 

Pemerintah menurut Agung, lebih mengutamakan langkah-langkah penyelamatan ekonomi. Selanjutnya, ketika banyak negara tengah bersiap secara hati-hati untuk kembali membuka diri dari fase lockdown, pemerintah Indonesia justru secara prematur membuka ekonomi melalui implementasi kenormalan baru. 

"Pada penghujung tahun 2020 seluruh dunia korban positif COVID-19 telah menyentuh angka hampir 80 juta orang. Korban yang meninggal dunia sekitar 1,8 juta orang. Di Indonesia, 700.000 orang positif dan yang meninggal dunia lebih kurang 20.500 orang. Kita semua berduka," tegas Ketua Rekan Nasional Rekan Indonesia. 

Sementara itu, hasil survei terbaru yang melibatkan 5.000 pencari kerja menemukan bahwa 35% pekerja dipecat dan 19% dirumahkan akibat Covid-19. Ini adalah tanda kalau Indonesia tengah memasuki resesi. 

"Sedikitnya terdapat 1,64 juta penduduk miskin baru akibat Covid-19 pada akhir Juli 2020, dan jumlah ini diprediksi akan mencapai 8,5 juta pada akhir 2020," terang Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan.

Menurutnya, resolusi kesehatan harus menjadi paling urgent. "Kebulatan tekad ini harus kita mulai dengan membangun partisipasi aktif warga dalam rangka membangun upaya preventif dam promotif kesehatan," ucapnya. 

Adjie melanjutkan, menerapkan protokol kesehatan harus diawali dari kesadaran kolektif untuk melakukannya dengan ketat. "Begitupun pemerintah dan swasta harus memprioritaskan soal kesehatan ini menjadi kebulatan tekad perencanaan perjalanan 2021 nanti.

"Ada kesan pemerintah Indonesia telah gagal dalam mengkomunikasikan risiko dan langkah pencegahan secara efektif. Yang muncul justru tidak konsistensinya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Misalkan, terkait dengan lemahnya implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar," bebernya. 

Ke depan lanjut Adjie, pemerintah dapat mengadopsi model dukungan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan. 

"Selamat tinggal tahun 2020 yang penuh dengan ketidakpastian, dan selamat datang tahun baru 2021 yang memberikan harapan," tambahnya.  (Khairy/MN)