
MERDEKA NEWS - Corona kian masif. Alhasil dampak Corona menyebar kesektor ekonomi hingga menimbulkan jutaan orang kena PHK.
Di 2021, pemerintah harus segera membangun partisipasi aktif warga dalam rangka membangun upaya preventif dam promotif kesehatan.
Catanan ini diucapkan Kolektif Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan (KPN Rekan) Indonesia, Agung Nugroho dan Adjie Rimbawan dalam siaran pers-nya kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).
"Bisa dikatakan Indonesia galau bahkan gagal dalam melakukan upaya penanggulangan cepat pada fase-fase awal pandemi. Pada saat berbagai negara telah menerapkan penutupan wilayah dan pembatasan sosial sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia memilih untuk mengabaikan ancaman Covid-19," tegas Agung.
Pemerintah menurut Agung, lebih mengutamakan langkah-langkah penyelamatan ekonomi. Selanjutnya, ketika banyak negara tengah bersiap secara hati-hati untuk kembali membuka diri dari fase lockdown, pemerintah Indonesia justru secara prematur membuka ekonomi melalui implementasi kenormalan baru.
"Pada penghujung tahun 2020 seluruh dunia korban positif COVID-19 telah menyentuh angka hampir 80 juta orang. Korban yang meninggal dunia sekitar 1,8 juta orang. Di Indonesia, 700.000 orang positif dan yang meninggal dunia lebih kurang 20.500 orang. Kita semua berduka," tegas Ketua Rekan Nasional Rekan Indonesia.
Sementara itu, hasil survei terbaru yang melibatkan 5.000 pencari kerja menemukan bahwa 35% pekerja dipecat dan 19% dirumahkan akibat Covid-19. Ini adalah tanda kalau Indonesia tengah memasuki resesi.
"Sedikitnya terdapat 1,64 juta penduduk miskin baru akibat Covid-19 pada akhir Juli 2020, dan jumlah ini diprediksi akan mencapai 8,5 juta pada akhir 2020," terang Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan.
Menurutnya, resolusi kesehatan harus menjadi paling urgent. "Kebulatan tekad ini harus kita mulai dengan membangun partisipasi aktif warga dalam rangka membangun upaya preventif dam promotif kesehatan," ucapnya.
Adjie melanjutkan, menerapkan protokol kesehatan harus diawali dari kesadaran kolektif untuk melakukannya dengan ketat. "Begitupun pemerintah dan swasta harus memprioritaskan soal kesehatan ini menjadi kebulatan tekad perencanaan perjalanan 2021 nanti.
"Ada kesan pemerintah Indonesia telah gagal dalam mengkomunikasikan risiko dan langkah pencegahan secara efektif. Yang muncul justru tidak konsistensinya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Misalkan, terkait dengan lemahnya implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar," bebernya.
Ke depan lanjut Adjie, pemerintah dapat mengadopsi model dukungan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan.
"Selamat tinggal tahun 2020 yang penuh dengan ketidakpastian, dan selamat datang tahun baru 2021 yang memberikan harapan," tambahnya. (Khairy/MN)
-
Presiden Jokowi Ingatkan Rakyat: Hati-hati Pilih Pemimpin Hingga Tiga Periode ke Depan Dan tiga periode kepemimpinan nasional ke depan ini sangat menentukan di 2024
-
Beda Sikap Jaksa Soal Status Kasus Dugaan Korupsi di Kejari Ngada, Kejagung Diminta Turun Tangan Bagaimana mungkin dalam satu institusi yang sama bernama Kejaksaan Negeri Ngada, namun para Jaksanya berbeda sikap soal status kasus dugaan korupsi
-
Gawat! Varian Baru Covid-19 Terdeteksi di Amerika Serikat, Denmark Inggris dan Israel Varian baru Covid-19 bernama BA.2.86 terdeteksi di Amerika Serikat (AS), Denmark Inggris dan Israel.
-
Ketua Umum Relawan Mitra Ganjar Inisiasi Proses untuk Bangun Kekuatan Akar Rumput Memperhatikan dinamika dan konstelasi situasi politik di Tanah Air belakangan ini dalam menyongsong Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi dalam hajatan Pemilu mendatang, para Pendukung Ganjar Pranowo, Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024, perlu merapatkan barisan dan membangun kekuatan politik yang solid, lugas, otentik dan terukur di kalangan akar rumput dan pemilih milenial pada Generasi Z.
-
100 Relawan Bakti BUMN Batch IV, Jalankan Program Sosial Kemasyarakatan Serentak di 10 Lokasi di Indonesia Kementerian BUMN mendorong para pegawai BUMN untuk selalu mengimplementasikan AKHLAK, tidak hanya di lingkungan kantor, namun juga di lingkungan masyarakat dimanapun mereka berada