
Dirjen Hubdat Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul
Bali, MERDEKANEWS -- Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi bersama Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, pada Selasa (29/12) pagi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pelabuhan penyeberangan Bias Munjul di Pulau Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
"Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul merupakan salah satu rencana strategis pembangunan sub sektor Perhubungan Darat yang menunjang pariwisata di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang berkembang pesat. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul direncanakan untuk menyediakan fasilitas transportasi yang memadai untuk distribusi logistik," ucap Dirjen Budi.
Menurut Dirjen Budi, hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan transportasi yang aman, selamat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab tersebut, Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi di Pulau Bali," kata Dirjen Budi.
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul ini dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dengan nilai kontrak sebesar 97 miliar. Adapun untuk pelaksanaannya direncanakan dalam 2 tahap yaitu pada tahun 2020 s.d 2021 dengan konsep mengacu pada ketentuan dalam kontrak tahun jamak (Multi Years Contract).
"Nantinya Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul ini akan melayani angkutan penyeberangan pada Lintas Penyeberangan Bias Munjul – Padang Bai dan juga dapat melayani kapal cepat (fast boat) dari daratan Pulau Bali," jelas Dirjen Budi.
Selain itu, fasilitas perairan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul nantinya terdiri dari fasilitas Dermaga Ro-Ro dengan kapasitas 750 GT dilengkapi dengan Movable Bridge kapasitas 50 Ton serta dilengkapi dengan dermaga fastboat dengan kapasitas Sandar 4 kapal.
"Sedangkan untuk fasilitas daratan (5000 m2) terdiri dari gedung terminal 2 lantai, area parkir tunggu dan area parkir untuk keberangkatan," lanjutnya.
Senada dengan pernyataan Dirjen Budi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi NTB, Muiz Thohir mengatakan," Pembangunan pelabuhan penyeberangan ini pada prinsipnya bertujuan untuk memperlancar mobilisasi dan distribusi kebutuhan pokok, kendaraan maupun orang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di wilayah tersebut." Menurutnya dampak peningkatan aksesibilitas transportasi adalah peningkatan kinerja ekonomi di kawasan yang terhubungkan oleh transportasi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan bahwa keberadaan pelabuhan penyeberangan Bias Munjul dapat mendukung perkembangan industri pariwisata di Bali. "Saya melihat ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan wisata mengingat Nusa Penida semakin mendapat perhatian masyarakat lokal dan luar Bali," katanya. I Wayan Koster juga menyampaikan pihaknya berterimakasih dan menyambut baik pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul. "Kami sangat berterimakasih dan menyambut baik pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul ini. Harapan kami dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Bali nantinya akan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah secara maksimal dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang tentunya dapat memberikan manfaat yang besar khususnya terhadap masyarakat di Provinsi Bali."
Dalam acara tersebut hadir pula Kasubdit Prasarana TSDP, Beta Margunadi; Kasi Pelabuhan Penyeberangan, Lilik Handoyo; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I G W Samsi Gunarta; Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Klungkung. (Gaoza)
-
Dirjen Hubdat Bersama Gubernur Sumsel Tindak Tegas 3 Unit Pelanggar ODOL Di Palembang Maraknya pelanggar _Over Dimension Over Loading_ (ODOL) di Indonesia yang merugikan banyak pihak menjadi fokus pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Bebas ODOL pada tahun 2023.
-
Dirjen Hubdat Konfirmasi KMP Dorothy Sempat Kandas Di Merak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengonfirmasi kandasnya KMP. Dorothy milik PT. Damai Lintas Bahari di alur masuk Pelabuhan Merak pada Rabu (24/2) kemarin.
-
Ditjen Hubdat Lakukan Serah Terima e- Blue Reader Guna Perkuat Sarana Keselamatan Guna memperkuat sarana di bidang keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Rabu (17/2) lakukan serah terima e-Blu _Reader_ kepada 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).
-
Antisipasi Cuaca Buruk, Ditjen Hubdat Koordinasikan Gangguan Sistem Transportasi Akibat Bencana Alam Puncak musim hujan, sesuai data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi pada periode Januari-Februari 2021. Saat ini 95 % wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan sedangkan 5% wilayah masih mengalami musim kemarau.
-
Ditjen Hubdat Terbitkan Regulasi Pengaturan Lalu Lintas Di Tol Cipali Selama Masa Perbaikan Selepas kejadian longsornya jalan Tol Cikopo- Palimanan (Cipali) pada Senin (8/2) lalu, pada Rabu (10/2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) mengeluarkan Surat Edaran nomor SE.3/AJ.005/DRJD/2021 tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Selama Masa Konstruksi Perbaikan Permukaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Yang Amblas di KM 122 + 400 Arah Jakarta.