Menteri Siti: Pejabat LHK Harus Kuat Dan Tahan Banting

MERDEKANEWS -Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) harus menjadi sosok yang kuat dan tahan banting disegala medan cuaca. 

Pesan itu disampaikan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat  melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yaitu Inspektur Jenderal KLHK, dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta, Jumat (18/12). 

"Kita sudah harus bersiap menghadapi terjadinya banjir, setelah lepas dari karhutla. Lingkungan hidup dan kehutanan sebagai lanskap dan ekosistem, harus kita ikuti di segala cuaca. Jadi kita juga harus kuat di segala cuaca," ujar Siti, yang juga Dewan Penasehat Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki). 

Siti juga mengingatkan agar jajarannya terus mengikuti perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan kecepatan dan daya adaptasi yang tinggi, khususnya dari jajaran Eselon I dan II.  

"Saya berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati," kata Siti, Sabtu (19/12).

Secara khusus, Siti meminta Inspektur Jenderal Laksmi Wijayanti, untuk terus melakukan pengembangan, dan terobosan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta meningkatkan pengawasan. 

Hal ini penting agar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalisir. 

"Sebagai Irjen harus mampu menjaga dan meningkatkan Indeks Integritas Kementerian LHK menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Segala bentuk penyimpangan harus dapat dideteksi dini oleh Irjen. Benahi dan terus perbaiki sistem pengendalian intern pada seluruh Satker KLHK," tegasnya.

Siti juga mengingatkan, dari sisi pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, pengelolaannya ke depan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, perhutanan sosial, dan nilai ekonomi karbon. 

Oleh karena itu, budaya kerja dengan interaksi yang terus menerus perlu dilanjutkan.

"Kita tidak bisa bekerja sendirian, melainkan dengan melibatkan antar komponen di KLHK. Pola kerjanya harus satu arah vektor, agar maksimal, tidak malah saling menegasikan," ucapnya.

Dijelaskan Siti, sebagai bagian dari birokrasi, jajarannya harus memiliki fungsi administratif, mengartikulasikan kebijakan, dan yang paling penting  menjaga stabilitas pemerintahan.

Siti juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi  dalam berbagai kesempatan bahwa tantangan situasi lapangan harus dijawab dengan kerja, kerja, dan kerja. 

Misi Besar KLHK

Sementara itu, Irjen KLHK, Inspektur Jenderal yang baru dilantik, Laksmi Wijayanti menyatakan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya. 

“KLHK dengan tugas dan tanggungjawab yang sangat besar, juga  memiliki misi yang besar  terkait langkah-langkah  korektif dari Kebijakan Korektif Presiden Joko Widodo,” katanya.

Karena itu lanjut Laksmi, maka semua langkah dan kebijakan birokrasi harus dilakukan secara cepat dan tepat serta terukur, efektif, dan semua harus dikoreksi demi tercapainya tujuan dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

“Jadi, ketika aparat  pengendalian internal diperbaiki, maka wajib pengawas internal itu berubah. Dengan demikian misi besar pengawasan internal  yakni mendukung birokrasi KLHK seefektif mungkin,” tegas Laksmi.

Pria jebolan ITB Bandung Jurusan Planologi ini menyatakan bentuk pengawasan saat ini bukan seperti dulu, hanya watchdog saja melainkan harus sering menginformasikan atau mengingatkan sesuatu dari awal atau “earli warning system”

“Kita pun harus melakukan pendekatan secara komprehensif, baik untuk sumber daya manusia (SDM), manajemen resiko, serta bagaiman mencegah kerugian dari awal,” kata Laksmi 

Dia  menambahkan bahwa dirinya sangat senang karena berada dalam situasi proses transformasi birokrasi pemerintahan kita yang makin modern dan di KLHK sendiri, di bawah Menteri LHK Siti Nurbaya banyak melakukan perubahan besar dan mendasar. 

Banyak yang sudah berhasil dan dirasakan manfaatnya, dan masih sebagian  yang dalam proses , sebab kerja birokrasi tidak semuanya dapat dirasakan langsung, butuh proses panjang. 

“Ibu Menteri Siti Nurbaya telah bekerja secara sistematis dan terukur untuk mewujudkan itu,” tambahnya.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti, dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yaitu Direktur Konservasi Tanah dan Air, Muhammad Zainal Arifin; Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Tuti Herawati; Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Sri Handayaningsih; Inspektur Wilayah IV, Ade Tri Ajikusumah; dan Inspektur Investigasi, Ardyanto Nugroho. 
  (Muh)