Menteri LHK Cek Penanaman Mangrove Di Serang

MERDEKANEWS -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Pada kunjungan ini, Siti melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat, dan meninjau langsung pelaksanaan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) di wilayah tersebut.

"Saya ingin mengecek langsung pelaksanaan padat karya penanaman mangrove disini," ujar Siti usai meninjau kegiatan PKPM di Desa Lontar, dan Desa Alang-Alang, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Segara Biru, Sabtu (7/11).

Menteri Siti menjelaskan, atas arahan Presiden Jokowi, PKPM dilaksanakan sejak September. Presiden menargetkan, penanaman mangrove seluas 15.000 hektar.

"Setelah dicek lapangan, ternyata bisa mencapai 16 ribu hektar lebih. Kegiatan PKPM ini melibatkan lebih dari 30 ribu orang dalam 50 hari kerja.  Bila dihitungan dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta. Maka bisa dilihat, berapa uang yang digelontorkan Pemerintah untuk masyarakat," terang Siti.

"Satu hari mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mereka dibayar Rp 80 ribu per hari dan uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing ," tuturnya.

Selain itu, kata Siti, ada juga kucuran dana untuk kelompok dalam pengadaan bibit.

Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove. 

Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove, salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove. 

Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara dan dampak perubahan iklim.

"Mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," tuturnya.

Kurangi Emisi Karbon

Di samping itu,  kata Siti, negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," kata Siti.

Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.

"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, mengatakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok, sangat terbantu perekonomiannya. 

Dia mengungkapkan, masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove."Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," katanya.

Sementara itu, Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo, menjelaskan, KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp 406, 1 miliar, seluas 15.000 Ha.

"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Hudoyo.

Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.  
  (MUH)