UU Cipta Kerja Dongkrak Ekonomi Di Hutan Sosial

MERDEKANEWS - Masuknya Perhutanan Sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah pada masyarakat. Sebab selama ini, program Perhutanan Sosial terbukti memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan . 

“Dalam situasi pandemi, Perhutanan Sosial mampu memulihkan perekonomian masyarakat. Banyak produk yang terkait dengan hutan sosial menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat yang memanfaatkan program Perhutanan Sosial,” ujar Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menanggapi UU Cipta Kerja yang mengakomodir Perhutanan Sosial,Jumat (9/10).

Bambang menegaskan, keberpihakan pemerintah pada masyarakat sangat nyata dalam UU Cipta Kerja ini karena memberikan kepastian hukum pada masyarakat di sekitar hutan dan kawasan hutan, melalui akses legal.

“Inilah perhatian serius pemerintah yang diimplementasikan dalam sebuah UU Cipta Kerja, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik secara perseorangan, komunitas, maupun dalam kelompok seperti koperasi,” ujar Bambang.

Kepastian hukum yang dimaksud UU Cipta Kerja, petani kecil atau masyarakat adat tidak boleh ada kriminalisasi. Sebelumnya, UU cukup  kejam, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati . 

Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum. 

Sekarang ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan, seperti Perhutanan Sosial.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur. 

Dari aspek kepastian hukum itu, lanjut Bambang, masyarakat yang sudah memiliki izin dan akses pengelolaan hutan dalam program Perhutanan Sosial ini akan diberikan bantuan fasilitasi dalam bentuk sarana produksi, bantuan  pendampingan, bantuan bibit pohon, sarana dan peralatan produksi dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk mempercepat produksi.

“Kita berharap, mereka nantinya menjadi pelaku usaha yang terus meningkat hasilnya dan  tentunya kesejahteraan, sebagaimana tujuan utama dari Presiden Jokowi dalam Program Perhutanan Sosial ini,” paparnya.

Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. 

Pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial untuk periode 2015-2019. 

Sebelumnya,  dalam keterangan bersama para menteri terkait UU Cipta Kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan, UU ini mencakup  masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya, Perhutanan Sosial. 

“Perizinan berusaha bukan hanya ditekankan untuk swasta, tapi juga diangkat di situ perizinan untuk perhutanan sosial. Untuk pertama kalinya, Perhutanan Sosial masuk dalam undang-undang. Ini hal yang sangat positif," ujar Siti.

Siti mengucapkan terima kasih kepada Panja Baleg yang memutuskan masuknya Perhutanan Sosial. Program ini sangat membantu bagi masyarakat. 

Menteri Siti menegaskan, UU Cipta Kerja sangat  berpihak pada masyarakat. Menurutnya,  tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat di kawasan hutan atau masyarakat adat.
  (MUH)