Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya tidak membuat program sendiri dalam mentransformasikan perekonomian di desa di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan ekonomi desa di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Saya minta Kementerian jangan membuat program sendiri yang lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga outcome hasilnya tidak terlihat," kata Jokowi, Kamis (24/9/2020).
"Misalnya Kemendes, memastikan dana desa digunakan produktif. PUPR penyediaan infrastruktur dasarnya, Kemenhub konektivitasnya, Kemensos penanganan warga yang kurang mampu," jelasnya.
Jokowi menjelaskan pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk kembali mengkoreksi diri, serta melakukan reformasi dalam mentransformasikan perekonomian di pedesaan.
"Kita tahu pandemi bukan hanya menghantam seluruh masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan, dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer," katanya.
Presiden mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 harus dijadikan momonetum untuk mengintegrasikan program-program pemerintah.
Terutama program peningkatan ekonomi desa untuk penanggulangan kemiskinan .
"Gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan, dan dikonsolidasikan dengan peningkatan program ekonomi desa," tandasnya. (SY)
-
Kata Gubernur Kepri Soal Pulau Galang Jadi Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,
-
Tegak Lurus Dukung Jokowi, Bara JP: Rugi Kalau Lepas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) nyatakan sikap mendung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat kembali memimpim Indonesia atau 3 periode.
-
Presiden Jokowi Siap Jadi Yang Pertama Di Suntik Vaksin Corona Presiden Jokowi
-
Sah ! Draft Final UU Ciptaker Resmi Diterima Sekretariat Negara DPR RI UU Ciptaker Resmi Presiden Jokowi
-
Azis Syamsuddin : Jangan Terprovokasi Hoax Medsos Soal UU Ciptaker Hoax UU Ciptaker