BREAKING NEWS
-
-
Arus Balik Lebaran, Anak Usaha Pertamina Pelita Air Capai On Time Performance hingga 95%
-
Erick Thohir: Arahan Saya Kepada BUMN Adalah Pembelian Dollar Dilakukan Secara Optimal, Terukur, Sesuai Kebutuhan
-
UMKM Binaan Pertamina Menjadi Incaran Pemudik Pada Musim Mudik Lebaran
-
Kemendagri Sampaikan Isu-isu Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
-
Tunjukkan Stabilitas Prospek Perusahaan: ELNUSA Terima Peringkat idAA dari PEFINDO
-
Semangat Idulfitri 1445 H Menggelorakan Keberlanjutan Gerakan Merdeka Belajar
-
Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global
-
Wasekjend MUI Mengingatkan Publik Tidak Menggunakan Operator Seluler Terafiliasi Israel
-
Tiga Tahun Berturut-Turut, Telkom Indonesia Kembali Raih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
Kamis, 24 September 2020 - 06:37 WIB
Bansos Corona, Kepala Dinas Dan Dua BUMD Bakal 'Dipermak' DPRD DKI
M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
MERDEKA NEWS - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik akan memanggil Dinas Sosial dan dua BUMD DKI Jakarta yakni Perumda Pasar Jaya dan Food Station. Pemanggilan ini terkait carut marutnya Bansos Corona.
Dia mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan waktu pemanggilan Dinsos DKI untuk menanyakan langsung terkait kabar adanya dugaan penyimpangan bansos tersebut.
“Jadi sekarang beredar kabar adanya penyimpangan bansos. Nah, untuk membuktikan kebenaran tersebut kami di DPRD DKI akan memanggil Dinsos DKI,” ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (23/9).
Disebutkan Taufik, dari kabar adanya penyimpangan Bansos tersebut, dirinya mendengar adanya nama-nama yang diduga punya kedekatan dengan Kepala Dinas (Kadis) sosial yang mengatur pembagian bansos.
“Dalam pemanggilan ini, kami mau tanya sebenar siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pembagian bansos. Nah, nanti akan ketahuan siapa oknum-oknum yang ‘bermain’ dalam Bansos ini, sehingga muncul ke kisruhan hingga adanya penyimpangan,” terang Ketua Gerindra DKI Jakarta ini.
(Khairy/MN)
-
Mengenang Sosok Gembong Warsono: Pekerja Keras yang Tidak Tergantikan
belum ada sosok yang bisa menggantikan Gembong Warsono
-
Tidak Tepat Sasaran Hingga Disalahgunakan, Pemprov DKI Diminta Data Ulang Penerima KJP Plus
pendataan ulang keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar tepat sasaran
-
Main Game Saat Rapat Paripurna, DPRD DKI Pastikan Ada Sanksi untuk Cinta Mega
Pasti (kena sanksi), tinggal kadar sanksinya saja. Artinya berat, sedang atau ringan
-
Jangan Pukul Rata, Tidak Semua Pemilik Motor Orang Mampu, Jangan Dicoret dari KJP
Karena tidak semua orang yang punya motor itu mampu, kadang motornya buat usaha, buat keliling jualan. Jadi jangan dipukul rata semuanya
-
Kental Muatan Politis Ketimbang Substansi, Anggota DPRD Tolak Pansus JIS
Pansus ini kadang lebih besar muatan politis ketimbang substansi