Gelar Bimtek UPPKB, Ditjen Hubdat Kembali Gaungkan Indonesia Bebas ODOL

Bali, MERDEKANEWS –  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2020 di Kuta, Bali pada Rabu (23/9).

Bimbek dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait penimbangan kendaraan bermotor dan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan penimbangan kendaraan bermotor sehingga dapat mewujudkan program Indonesia Bebas _Over Dimension and Over Loading_ (ODOL) pada tahun 2023. 

“Dalam Bimtek ini, peserta diberikan materi-materi mengenai kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, sosialisasi dan uji publik tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, kebijakan normalisasi kendaraan, penegakan Hukum di UPPKB, kebijakan penyelenggaraan angkutan barang di jalan, serta cara mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan UPPKB. Ada pula pelatihan sistem JTO dan pelatihan sistem evaluasi penilaian kinerja UPPKB (SIEVA),” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam sambutannya pada bimtek ini.

Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai pembina teknis penyelenggaraan UPPKB dengan petugas lapangan UPPKB serta untuk meningkatkan kompetensi petugas UPPKB melalui pelatihan menggunakan aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO). 

Di sisi lain, untuk meningkatkan kinerja UPPKB sebagai garda terdepan penanganan ODOL, Ditjen Hubdat telah melakukan rehabilitasi bangunan UPPKB, transparansi layanan melalui komitmen bersama “NO PUNGLI”, peningkatan kapasitas SDM UPPKB, kerja sama operasional UPPKB dengan pihak swasta, pengembangan sistem informasi terintegrasi di UPPKB, serta penerapan sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO 9001:2015. Adapun teknologi yang telah diterapkan di UPPKB antara lain sensor dimensi, detektor kendaraan, CCTV, dan _Weigh in Motion_ (WIM). 

“Seperti yang telah kita ketahui, ODOL harus diberantas karena mampu menimbulkan beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya perawatan infrastruktur, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan ODOL tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN), memperpendek umur kendaraan, hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan,” lanjut Dirjen Budi.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, “Ke depannya, saya berharap para Korsatpel mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja operasional. Mari kita mengucapkan syukur karena UPPKB Losarang dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari TUV Rheinland, Jerman yang merupakan lembaga internasional bidang penilaian layanan publik. Saya berharap prestasi ini dapat memotivasi Korsatpel lainnya untuk menerapkan standar ISO 9001:2015 dalam penyelenggaraan UPPKB.”

Target sertifikasi ISO 9001:2015 yang dimaksud akan diterapkan di beberapa UPPKB seperti, Sibolangit, Mambang Muda, Dolok Estate, Tanjung Balik, Sungai Langsat, Balai Raja, Jambi Merlung, Muara Tembesi, Balonggandu, Kulwaru, Rejoso, Cekik, dan Nun Baun Sabu.

Acara tersebut dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari para Korsatpel UPPKB dan perwakilan dari BPTD se Indonesia. Pelaksanaan Bimtek ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar dapat secara efektif mencegah penyebaran Covid-19.  (Deka)