merdekanews.co
Selasa, 22 September 2020 - 11:51 WIB

Utamakan Nyawa Rakyat, Ferry Mursyidan Minta Jokowi Tunda Pilkada Serentak 2020 Sampai Pandemi COVID-19 Reda

Setyaki Purnomo - merdekanews.co
Ferry Murstidan Baldan

Jakarta, MERDEKANEWS - Mantan Ketua Pansus Pemilu DPR, Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Kalau pemerintahan Joko Widodo nekat menggelar pilkada, jangan heran kalau sebaran pandemi COVID-19 semakin tak terkendali.Dan, rakyat Indonesia bakal semakin banyak menjadi korban.

Pandangan Ferry ini punya alasan mulia, lantaran musim pilkada justru berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 yang begitu mematikan. "Saya berharap Pilkada serentak 2020 diundur sampai pertengahan 2021. Pemerintah dan DPR harus tetap mempertimbangkan opsi diundur, meskipun sudah menyetujui tambahan anggaran yang diajukan KPU untuk menggelar Pilkada, " kata Ferry yang juga mantan Ketua Komisi II DPR ini dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

"Yang perlu dipahami adalah bahwa Pilkada tidak hanya sekadar kegiatan datang ke TPS pada hari pencoblosan. Tapi sebuah rangkaian kegiatan mulai dari persiapan pencalonan sampai dengan penghitungan suara dan penetapan pemenang. Betapa sebuah rangkaian panjang," tambahnya.

Sebelumnya, sudah banyak politisi, tokah masyarakat, bahkan mentan Wapres Jusuf Kalla menyarankan pemerintah menunda Pilkada 2020 hingga vaksin ditemukan. Pilkada yang menjadi pusat konsentrasi massa dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan DPR belum memberikan sinyal Pilkada 2020 yang tahapannya sudah dimulai sejak 15 Juni dan puncaknya 9 Desember 2020 akan ditunda. "Jadi usul penundaan Pilkada adalah suatu keniscayaan bagi keselamatan kehidupan masyarakat, keselamatan demokrasi dan keselamatan pemerintahan di daerah yang melakukan Pilkada," kata Ferry.

Selama enam bulan penundaan, lanjut mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ini, pemerintah dan KPU punya waktu untuk menyiapkan sejumlah protokol sehingga Pilkada 2020 menjadi berkualitas. Pertama, perlu mematangkan lagi protokol kesehatan dalam Pilkada agar memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, penundaan Pilkada juga bisa menghilangkan intrik-intrik politik, sehingga pada pelaksanaan berikutnya Indonesia sudah memiliki model sesuai prinsip demokrasi dan menjamin hak politik masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.
Ketiga, menjamin kelancaran dari mulai kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara, dan pengawalan suara sampai ke tingkat berikutnya, termasuk saat kontestan ajukan keberatan terhadap hasil.

"Secara filosofi, pilkada adalah pelaksanaan pemberian hak suara masyarakat pemilih pada sebuah kontestasi politik. Jadi yang paling penting adalah perlindungan kepada Pemilik Hak Pilih, bukan lebih pada pada aspek kontestasinya," beber Ferry.

Dia bilang, bukankah salah satu mekamisme dalam pelaksanaan Pilkada adalah memudahkan, misalnya dengan menempatkan TPS Yang dekat dengan tempat tinggalnya, namun dengan adanya wabah ini, ketika kegiatan atau mobilitas masyarakat dibatasi bahkan dilarang.

"Bagaimana kita bisa membiarkan suatu kegitan secara bersamaaan dilakukan hanya untuk sebuah kontestasi, sementara kegitan pokok masyarakat seperti ibadah, aktifitas ekonomi, bekerja, sekolah hanya bisa diikuti oleh sedikit orang atau ada pembatasan," ungkapnya

"Sejak Juni 2020 desakan untuk mengundurkan Pilkada 2020 sudah disampaikan. Melihat perkembangan pandemi sampai saat belum juga terkendali, maka untuk keselamatan masyarakat pemilih, penyelenggara pilkada, tim sukses dan kandidat penundaan menjadi pilihan yang bijak," imbuh Ferry.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR 1997-2009 itu berharap, semoga pada pertengahan 2021 nanti, sudah ditemukan dan tersedia secara massal vaksin untuk menyembuhkan Covid-19. "Semoga tahun depan masyarakat sudah bisa mendapatkan vaksin, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali dan usul penundaan ini berangkat dari keyakinan bahwa, Pemerintah dan DPR sangat menyayangi dan melindungi rakyat dari wabah covid-19," pungkasnya. (Setyaki Purnomo)






  • MK Jangan Jadi  Mahkamah Kalkulator MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator Mahkamah Konstitusi (MK) harus memberikan hak bagi pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merasa dicurangi.