MERDEKANEWS -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BRG (Badan Restorasi Gambut) dan ahli klimatologi serta pejabat eselon I lintas kementerian/lembaga membahas prediksi, evaluasi cuaca, dan iklim untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir di Indonesia.
“Hingga saat ini, semua pihak masih melaksanakan kerja lapangan yang terbaik bagi segenap rakyat Indonesia,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memimpin rapat prediksi, evaluasi cuaca dan iklim untuk antisipasi Karhutla dan banjir di Indonesia, di Jakarta, Jumat (18/9).
Dari rekomendasi BMKG, Indonesia masih harus terus mewaspadai anomali cuaca. Tantangan yang dihadapi adalah luasnya wilayah, dan berbagai persoalan dinamis di tiap daerah yang berbeda-beda dengan variabilitas cuaca atau micro-climate yang juga dapat berbeda antar wilayah.
Bila tahun lalu, pada periode yang sama Indonesia berhadapan dengan ancaman karhutla, maka tahun ini beberapa wilayah dilaporkan sedang terjadi banjir.
“Khusus untuk Karhutla, terus diikuti perkembangan hotspot setiap hari. Evaluasi laporan dari lapangan dipantau setiap pagi dan malam. Ini juga penting untuk melihat efektifitas kerja pengendalian Karhutla, terutama di masa pandemi,” ujarnya.
Pada saat ini, tercatat jumlah hotspots sebanyak 1.651 dari Januari-September 2020 dan tahun 2019 pada periode yang sama tercatat 18.333 hotspots, atau terjadi penurunan hotspots sebanyak 91%.
Ada beberapa catatan penting dari diskusi teknis yakti bahwa hingga Oktober, kerja tekhnologi modifikasi cuaca (TMC) untuk membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, tetap akan dilakukan.
“TMC Riau, Jambi dan Sumsel dan diproyeksikan sudah dapat dihentikan pada Akhir Oktober. Kemudian pada November akan diintensifkan untuk Kalsel dan Kaltim. Sementara itu secara khusus berdasarkan cuaca, perlu dipantau cuaca sampai dengan Desember untuk Aceh-Sumut,” ujar Siti.
Untuk keperluan pencegahan permanen, sudah dilakukan uji coba modifikasi cuaca tahun ini sejak Februari 2020 di Riau.
Telah berhasil diatasi fase krisis pertama di Riau, maka pada Mei Juni dilakukan uji coba modifikasi cuaca di Jambi dan Sumatera Selatan serta Riau dan dilanjutkan ke Kalimantan Barat pada Agustus.
Pada kesempatan sama, Kepala BNPB, Donny Monardo menyatakan, bahwa Indonesia bahkan untuk pertama kali dalam sejarah, telah diminta untuk memberikan bantuan pengendaliankKarhutla pada negara tetangga Australia.
" Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah lebih maju dan terukur dalam pengendalian karhutla,"jelasnya.
Menteri Siti menegaskan, bahwa Indonesia sedang dan terus bergerak menuju apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo, mengenai solusi permanen pengendalian karhutla di Indonesia.
(MUH)
-
Operasi Gabungan Pertambangan Emas Tanpa Izin Gakkum KLHK Amankan 4 Unit Alat Berat Pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, Tim Operasi Gabungan Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli dan jajaran,
-
Gakkum LHK Tangkap Para Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Taman Nasional Lore Lindu Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi melakukan operasi pengamanan hutan dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, sekitar dusun Kinta Baru, Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
-
UPT KLHK Lingkup Sulsel Gelar Upacara HUT ke-52 KORPRI Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkup Sulawesi Selatan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-52 KORPRI, Rabu 29 November 2023 di Lapangan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar,
-
Sikat Tambang Nikel Ilegal di Kolaka Sultra Direktur dan Komisaris PT AG Diamankan Gakkum KLHK menetapkan 2 (dua) orang pengurus PT AG sebagai tersangka karena melakukan kejahatan-tindak pidana menambang nikel ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di Desa Oko-Oko, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
-
Gakkum KLHK Tindak Pemodal Lahan di Kawasan Faruhumpenai Tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 7,5 miliar rupiah