Kemensos Gandeng KPK Kawal Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Sosial Republik Indonesia mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, (9/9/2020).

Menteri sosial Juliari Batubara langsung diterima oleh ketua KPK Firli Bahuri beserta pimpinan serta jajaran KPK.

Kedatangan kementerian sosial ke gedung merah putih KPK dalam rangka update perkembangan program perlindungan sosial.

"Tentunya ini dalam rangka memberikan udpate perkembagan terkait program perlindungan sosial, baik sifatnya reguler seperti program PKH maupun BPMD, maupun yang sifatnya khusus yaitu bansos saat covid-19 ini." Kata Juliari Batubara.

Sejak bulan Maret pasca munculnya wabah pandemi covid -19, Kemensos mendapatkan tugas program program khusus dan mendapatkan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat.

"Sejak bulan maret sampe hari ini kami diberi tugas untuk menjalankan program yang reguler maupun khusus yang anggarannya memang tak sediikit." Ucap Mensos. 

Kementerian Sosial menjadi salah satu leading sektor pemerintah pusat dalam menghadapi wabah pandemi covid-19, karena mendapat dukungan penuh karena termasuk klaster kementerian yang tertinggi mendapatkan anggaran di program PEN.

"Saat ini kemensos diberikan anggaran yang tertinggi diantara Kementerian dan lembaga, termasuk anggaran di klaster perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Sosial (PEN), jumlahnya sekitar 127 triliun rupiah dari 203 triliun rupiah klaster perlindungan Sosial di PEN." Ungkap Juliari.

Kementerian sosial berharap dengan bekerja sama dengan KPK mendapatkan masukan arahan sebagai solusi tepat sasaran, selain itu juga untuk menghindari potensi menyalahi peraturan.

"Kami tadi memberikan update, kami meminta masukan dan arahan khususnya terkait hal-hal yang perlu kami perhatikan, karena masih ada siksa waktu sekitar empat bulan untuk tahun ini terkait pelaksanaan program-program yang masih ada." Ujar politikus PDIP ini.

Kementerian sosial juga menekankan program program pemerintah yang masih belum diselesaikan akan secara cepat terselesaikan dengan mendapatkan dukungan pendampingan KPK sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawal mengamankan program pemerintah.

"Sesuai perintah presiden dalam rangka penyerapan anggaran, tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan teman teman yang berfungsi dalam mengawal dan mengamankan program pemerintah tentunya dalam hal ini KPK. Kami berharap KPK memberikan bimbingan juga teguran apabila ada hal hal yang perlu diperbaiki." Tandasnya. (SY)